pinterduit blog logo Pinterduit.com

hasilkan uang dari menulis secara online







Home » Umum



Kisah Lucu | Saya Ini Legislatif, Bukan Eksekutif

Menuju Hidup Lebih Baik • Umum • 11 Jun 2020 • 31 Dilihat • publish




Pinterduit.com -
Ini adalah cerita dari mulut ke mulut tentang seorang anggota Dewan Tingkat Kabupaten, yang pertama kali melakukan perjalanan dinas dengan tujuan Jakarta. Dari kota kabupaten ke provinsi, terlebih dahulu harus naik Bus malam, baru besoknya dilanjutkan dengan naik pesawat. Semua tiket dan pernak-pernik perjalanannya sudah diuruskan oleh bagian sekretariat Dewan. Jadi anggota dewan yang terhormat ini hanya tinggal naik dan duduk manis saja dalam perjalannya.
Ketika di terminal keberangkatan, dia bingung mencari bisnya. Bis begitu banyak di terminal, apalagi dia malas membaca tiketnya. Dia maju saja ke bagian loket penjualan tiket dan memperlihatkan tiketnya untuk mengetahui bisnya. Kebetulan loket yang di tujunya adalah perusahaan bis lain. “Di sana, Bapak. Tiket Bapak adalah tiket bis DAMRI.” Jelas pegawai loket itu sambil menunjukan ke arah loket tiket DAMRI. Lucu saja sih, padahal di atas lobang setiap loket penjualan tiket itu atau dilatar belakangnya pasti tertulis sangat jelas dan bahkan biasanya besar-besar nama perusahaan bisnya.
“Oh, Bapak Eksekutif. Itu bisnya, Bapak. Yang dibagian ujung.” Jelas pegawai loket DAMRI sambil menunjukan deretan bis yang parkir berderet di bagian ujung terminal. Pegawai ticketing ini belum lama bekerja di situ.
“Hey, Saya ini legislatif. Bukan eksekutif.” Jawab sang anggota Dewan jengkel.
“Tapi di sini Eksekutif, Bapak.” Kata pegawai loket itu keheranan.
“Tidak bisa. Saya Legislatif. Bukan Eksekutif.” Seru sang anggota Dewan tetap ngotot dengan gaya seperti ketika berebut proyek.
Sang penjaga loket tiketpun kebingungan, karena memang nomor kursi anggota Dewan itu di bis DAMRI yang kelas Eksekutif.
Teman sang penjaga loket yang duduk di sampingnya, menginjak kaki kawannya dengan cukup keras dan langsung mengambil tiket dari tanggannya. “Oh, benar. Bapak Legislatif.” Katanya setelah seolah-olah membaca tiket itu. “Itu Bisnya, Bapak. Bis DAMRI yang tertulis angka 9 besar di kaca depannya itu. Lalu nomor kursi Bapak adalah nomor 1, kursi paling depan sebelah kiri ya, Pak.” Jelasnya dengan suara yang lemah lembut.
Sang anggota Dewan pun mengambil tiketnya dan langsung ngeloyor pergi ke arah bis yang di tunjuk oleh penjaga loket tiket tadi dengan tanpa mengucapkan terima kasih.

“Menghadapi orang semacam itu, harus cerdik.” Jelas kawan penjaga tiket yang kebetulan lebih senior daripadanya. “Dia sangat bangga akan dirinya sebagai anggota dewan. Sehingga apa-apa saja langsung diasosiasikan dengan label Legislatifnya itu.” Kata kawannya menlanjutkan sambil menarik nafas panjang.

Konon menurut khabar burung yang beredar, anggota dewan ini sebenarnya tidaklah pernah menamatkan sekolah dasarnya. Semuanya serba paket: SD paket A, SMP paket B, SMA paket C, dan yang terakhir ijasah sarjananya juga katanya dengan cara membeli. Kita tidak tahu apakah cerita ini benar atau tidak. Karena seharusnya sewaktu dia maju sebagai calon anggota dewan, Komisi Pemilihan Umum setempat harus memverifikasi kebenaran ijasahnya secara benar, tepat, akurat dan jujur. Bila perlu melakukan on site verification di mana ijasah itu dikeluarkan.
Hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran dan keaslian ijazah, adalah issue yang tetap hangat di negeri ini. maka alangkah sedihnya kalaulah benar ijazah itu begitu mudahnya diperoleh tanpa harus melalui bangku Pendidikan. Apalagi jika hal itu berkaitan dengan pejabat publik, seperti para anggota legislatif ataupun eksekutif.
Karena salah satu fungsi anggota Dewan yang terhormat itu adalah fungsi Legislasi, maka pembaca bisa membayangkan, seseorang atau beberapa orang yang secara de jure SD saja tidak tamat, lalu membuat peraturan dan atau undang-undang yang harus dijalani dan dipatuhi oleh warga negara yang tamatan S3 atau Doktor? Mau jadi apa negeri ini ke depannya kalau seperti itu.
Makanya pemerintah harus tegas, para pemalsu ijazah harus ditindak tegas. Para pembeli ijasahnya pun harus ditindak tegas. Sehingga apresiasi terhadap dunia Pendidikan menjadi naik, agar Indonesia bisa maju menjadi kekuatan dunia yang diperhitungkan.
Selain itu juga, para penyusun undang-undang harus memasukan persoalan ini di bagian ayat dan pasalnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan ijazah. Bila perlu seseorang yang mau mencalonkan diri menjadi anggota Dewan, Kepala Daerah, atau bahkan calon presiden sekalipun haruslah minimal lulusan S1 murni. Bukan paket. Ini salah satu tujuannya adalah untuk mengapresiasi dunia Pendidikan. Meskipun banyak juga orang yang minim pendidikan formal itu bisa sukses dan bekerja dengan baik, tapi itu paling juga satu diantara sejuta. Yang kedua juga, dikhawatirkan kalau paket itu, adalah hasil membeli atau kong kalingkong.
Tapi persoalannya kembali lagi menjadi lingkaran setan, karena salah satu pembuat undang-undang adalah anggota Lesgislatif. Maka potensi terjadinya conflict of interest bisa saja ada di situ. Karena disinyalir apapun yang dilakukan pasti harus bisa mengakomodir kepentingan penyusunnya.



Artikel ini diterbitkan untuk Pinterduit.com dengan judul Kisah Lucu | Saya Ini Legislatif, Bukan Eksekutif





Bagikan Artikel Ini
full html code

link

BB Code